BERITAFAJAR.co – Seringkali kunjungan anggota DPRD ke beberapa daerah di Sumenep untuk melakukan pemantauan, menindaklanjuti hasil rapat, m...
BERITAFAJAR.co – Seringkali kunjungan anggota DPRD ke beberapa daerah di Sumenep untuk melakukan pemantauan, menindaklanjuti hasil rapat, menyerap aspirasi dan lain-lain, selalu mendapat sambutan hangat warga. Namun, berbeda dengan kungker wakil rakyat Sumenep ke Pulau Gili Raja, Kecamatan Gili Genting, justru mereka ditolak warga dan bahkan dipaksa jalan kaki lebih dari 1 km. Mengapa?
Menjelang siang, bertepatan dengan hari Jumat, (10/3/2017), seluruh anggota komisi I dan Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma, bersama dengan sejumlah wartawan media cetak, elektronik dan televisi berangkat dari gedung dewan JL Trunojoyo guna kunjungan kerja (Kungker) ke Pulau Gili Raja, Kecamatan Gili Genting, untuk menikdaklanjuti hasil rapat dengan SKK Migas, HCML dan kepala desa Gili Raja.
Sebelum keberangkatan, tidak ada tanda-tanda bahwa akan terjadi penolakan warga. Rombongan terus berjalan menggunakan mobil dinas DPRD Sumenep. Setelah tiba di Pelabuhan Cangkareman, Kecamatan Bluto, mobil tersebut diparkir di tempat di daerah itu. Rombongan kemudian menaiki perahu tradisional yang biasa melayani antar pulau Gili Raja dan Cangkareman Bluto.
[caption id="attachment_3739" align="alignnone" width="300"]
Demo warga tolak anggota DPRD di Pelabuhan Cangkareman Gili Raja. (Foto Ibnu Toha / Berita Fajar)[/caption]
Perahu bersama rombongan wakil rakyat melaju dengan cepat. Berkisar satu jam perjalanan di tengah laut, rombongan politisi dan wartawan itu, tiba di Pelabuhan Cangkareman Pulau Gili Raja. Menariknya, setelah meraka sampai di pelabuhan, tahu-tahu sudah ada demo warga dengan membawa beberapa poster menyampaikan aspirasi.
Puluhan warga Pulau Giliraja menolak kedatangan anggota DPRD Sumenep, yang tengah kunjung kerja (kunker) ke pulau tersebut. Mereka menghadang para wakil rakyat sambil membentangkan poster kecaman dan berorasi.
Bahkan, mereka menuding para wakil rakyat ingkar janji serta tidak perduli terhadap nasib warga Pulau Giliraja. Buktinya, kata warga, semua infrastruktur di Pulau Giliraja hancur bertahun-tahun tidak diperbaiki.
Korlap Aksi, Sahrul mengatakan, para wakil rakyat hanya pandai mengombar janji. Namun, kenyataannya tidak perduli terhadap nasib rakyat. Salah satu bukti kurang pedulinya wakil rakyat, semua akses jalan di Pulau Giliraja dibiarkan hancur.
”Selama ini, Pulau Giliraja hanya dikeruk sumber daya alamnya, seperti ekploitasi migas oleh PT Santos dan eksplorasi migas oleh PT Hunsky. Hanya saja, tidak ada timbal baliknya kepada masyarakat setempat,” tegas Sahrul ketika berorasi di hadapan wakil rakyat.
Akibat eksploitasi itu, lanjutnya, justru berdampak kerugian besar bagi para nelayan, karena sejak ada eksploitasi dan eksplorasi migas, lingkungan tercemar dan banyak rumput laut yang mati. Maka dari itu, warga menolak keberadaan perusahaan migas tersebut.
Sebagai bentuk protes, para demonstran meminta seluruh wakil rakyat berjalan kaki sepanjang satu kilo meter lebih hingga tujuan. Menurut warga, dengan berjalan kaki, diharapkan wakil rakyat ikut merasakan kerusakan infrastruktur jalan di Pulau Gili Raja yang tidak diperhatikan.
Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Hamid Ali Munir mengatakan, sangat berharap masyarakat bisa menerima kedatangan wakil rakyat di Pulau Giliraja. Sehingga, para politisi bisa menampung terhadap aspirasi dari warga.
”Kedatangan kami ditolak oleh warga. Makanya, kami mohon dapatnya diterima kedatangan kami sehingga dapat menampung semua aspirasi dari masyarakat,” ujar A Hamid Ali Munir dihadapan demonstrans.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath berjanji di hadapan warga pulau Giliraja, untuk memperbaiki fasilitas yang rusak, termasuk menampung semua keluhan masyarakat Pulau Giliraja.
”Mereka menolak karena kami dikira segaris dengan koorporasi. Mereka menduga, bahwa para wakil rakyat tidak bisa bersikap tegas. Tetapi, dari lintas fraksi sudah bersepakat bahwa kita berdiri dan berada di garis rakyat,” terangnya.
Menurut Darul, persoalan Giliraja sangat komplek sehingga perlu duduk bersama semua pihak, termasuk pihak ekskutif untuk mencarikan solusi. Bahkan, pihaknya akan memanggil dua perusahaan migas yang beroperasi di pulau tersebut, yang selama ini dianggap menjadi malapetaka bagi warga setempat.
Sekedar diketahui, Pulau Giliraja merupakan pulau yang berada di sebelah selatan Kota Sumenep. Pulau Giliraja memiliki empat desa dengan jumlah penduduk sekitar 10 ribu lebih. (*)
Pewarta : Ibnu Toha
Menjelang siang, bertepatan dengan hari Jumat, (10/3/2017), seluruh anggota komisi I dan Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma, bersama dengan sejumlah wartawan media cetak, elektronik dan televisi berangkat dari gedung dewan JL Trunojoyo guna kunjungan kerja (Kungker) ke Pulau Gili Raja, Kecamatan Gili Genting, untuk menikdaklanjuti hasil rapat dengan SKK Migas, HCML dan kepala desa Gili Raja.
Sebelum keberangkatan, tidak ada tanda-tanda bahwa akan terjadi penolakan warga. Rombongan terus berjalan menggunakan mobil dinas DPRD Sumenep. Setelah tiba di Pelabuhan Cangkareman, Kecamatan Bluto, mobil tersebut diparkir di tempat di daerah itu. Rombongan kemudian menaiki perahu tradisional yang biasa melayani antar pulau Gili Raja dan Cangkareman Bluto.
[caption id="attachment_3739" align="alignnone" width="300"]
Demo warga tolak anggota DPRD di Pelabuhan Cangkareman Gili Raja. (Foto Ibnu Toha / Berita Fajar)[/caption]Perahu bersama rombongan wakil rakyat melaju dengan cepat. Berkisar satu jam perjalanan di tengah laut, rombongan politisi dan wartawan itu, tiba di Pelabuhan Cangkareman Pulau Gili Raja. Menariknya, setelah meraka sampai di pelabuhan, tahu-tahu sudah ada demo warga dengan membawa beberapa poster menyampaikan aspirasi.
Puluhan warga Pulau Giliraja menolak kedatangan anggota DPRD Sumenep, yang tengah kunjung kerja (kunker) ke pulau tersebut. Mereka menghadang para wakil rakyat sambil membentangkan poster kecaman dan berorasi.
Bahkan, mereka menuding para wakil rakyat ingkar janji serta tidak perduli terhadap nasib warga Pulau Giliraja. Buktinya, kata warga, semua infrastruktur di Pulau Giliraja hancur bertahun-tahun tidak diperbaiki.
Korlap Aksi, Sahrul mengatakan, para wakil rakyat hanya pandai mengombar janji. Namun, kenyataannya tidak perduli terhadap nasib rakyat. Salah satu bukti kurang pedulinya wakil rakyat, semua akses jalan di Pulau Giliraja dibiarkan hancur.
”Selama ini, Pulau Giliraja hanya dikeruk sumber daya alamnya, seperti ekploitasi migas oleh PT Santos dan eksplorasi migas oleh PT Hunsky. Hanya saja, tidak ada timbal baliknya kepada masyarakat setempat,” tegas Sahrul ketika berorasi di hadapan wakil rakyat.
Akibat eksploitasi itu, lanjutnya, justru berdampak kerugian besar bagi para nelayan, karena sejak ada eksploitasi dan eksplorasi migas, lingkungan tercemar dan banyak rumput laut yang mati. Maka dari itu, warga menolak keberadaan perusahaan migas tersebut.
Sebagai bentuk protes, para demonstran meminta seluruh wakil rakyat berjalan kaki sepanjang satu kilo meter lebih hingga tujuan. Menurut warga, dengan berjalan kaki, diharapkan wakil rakyat ikut merasakan kerusakan infrastruktur jalan di Pulau Gili Raja yang tidak diperhatikan.
Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Hamid Ali Munir mengatakan, sangat berharap masyarakat bisa menerima kedatangan wakil rakyat di Pulau Giliraja. Sehingga, para politisi bisa menampung terhadap aspirasi dari warga.
”Kedatangan kami ditolak oleh warga. Makanya, kami mohon dapatnya diterima kedatangan kami sehingga dapat menampung semua aspirasi dari masyarakat,” ujar A Hamid Ali Munir dihadapan demonstrans.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath berjanji di hadapan warga pulau Giliraja, untuk memperbaiki fasilitas yang rusak, termasuk menampung semua keluhan masyarakat Pulau Giliraja.
”Mereka menolak karena kami dikira segaris dengan koorporasi. Mereka menduga, bahwa para wakil rakyat tidak bisa bersikap tegas. Tetapi, dari lintas fraksi sudah bersepakat bahwa kita berdiri dan berada di garis rakyat,” terangnya.
Menurut Darul, persoalan Giliraja sangat komplek sehingga perlu duduk bersama semua pihak, termasuk pihak ekskutif untuk mencarikan solusi. Bahkan, pihaknya akan memanggil dua perusahaan migas yang beroperasi di pulau tersebut, yang selama ini dianggap menjadi malapetaka bagi warga setempat.
Sekedar diketahui, Pulau Giliraja merupakan pulau yang berada di sebelah selatan Kota Sumenep. Pulau Giliraja memiliki empat desa dengan jumlah penduduk sekitar 10 ribu lebih. (*)
Pewarta : Ibnu Toha
KOMENTAR