Ketua Komisi II DPRD Sumenep Nurus Salam ketika memberikan keterangan pers. (Foto Ahmadi / Berita Fajar)
BERITAFAJAR.CO - Komisi II DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, Nurus Salam mendesak Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) setempat untuk segeara mundur dari jabatannya. Pasalnya, program bantuan hibah senilai kurang lebih Rp 5,3 miliar belum direalisasikan.
Nurus Salam menjelaskan, pihaknya telah mewanti-mewanti sejak jauh-jauh hari, sebelum PAK, agar DKPP merealisasikan anggaran tersebut.
"Waktu itu DKPP bilang siap. Tapi sampai sekarang belum ada realisasi,” ujarnya, Senin, (3/12/2017).
Bahkan ketua komisi II DPRD yang akrab disapa Oyuk ini menjelaskan jika DKPP tetap tidak bisa merealisasikan program dimaksud, pihaknya menyarankan menyarankan agar Kepala DKPP membuat surat pengunduran diri sebagai kepala dinas.
“Karena bagaimana pun, sering saya sampaikan bahwa APBD ini adalah untuk masyarakat. Ketika program kegiatan kemasyarakatan tidak direalisasikan, berarti tidak ada kesungguhan niat melaksanakan anggaran untuk masyarakat dan atau kepala dinas harus membikin surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya"ujarnya.
Sementara, Plt Sekda Kabupaten Sumenep, R. Idris mengatakan, masalah minimnya realisasi anggaran di DKPP, pihaknya sudah mengingatkan jauh sebelumnya. Namun ternyata hingga saat ini masih tetap minim.
“Sudah jauh sebelumnya, kami mengingatkan masalah realisasi anggaran di DKPP. Tapi faktanya masih minim dalam realisasinya,”jelasnya. (di/ibn).
Nurus Salam menjelaskan, pihaknya telah mewanti-mewanti sejak jauh-jauh hari, sebelum PAK, agar DKPP merealisasikan anggaran tersebut.
"Waktu itu DKPP bilang siap. Tapi sampai sekarang belum ada realisasi,” ujarnya, Senin, (3/12/2017).
Bahkan ketua komisi II DPRD yang akrab disapa Oyuk ini menjelaskan jika DKPP tetap tidak bisa merealisasikan program dimaksud, pihaknya menyarankan menyarankan agar Kepala DKPP membuat surat pengunduran diri sebagai kepala dinas.
“Karena bagaimana pun, sering saya sampaikan bahwa APBD ini adalah untuk masyarakat. Ketika program kegiatan kemasyarakatan tidak direalisasikan, berarti tidak ada kesungguhan niat melaksanakan anggaran untuk masyarakat dan atau kepala dinas harus membikin surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya"ujarnya.
Sementara, Plt Sekda Kabupaten Sumenep, R. Idris mengatakan, masalah minimnya realisasi anggaran di DKPP, pihaknya sudah mengingatkan jauh sebelumnya. Namun ternyata hingga saat ini masih tetap minim.
“Sudah jauh sebelumnya, kami mengingatkan masalah realisasi anggaran di DKPP. Tapi faktanya masih minim dalam realisasinya,”jelasnya. (di/ibn).

KOMENTAR