Sejumlah mahasiswa ketika melakukan aksi di depan Gedung DPRD Jalan Trunojoyo Sumenep. (Foto Ahmadi / Berita Fajar)
Mahasiswa datang ke Gedung
DPRD Sumenep berkisar pukul 10.15 WIB, Selasa (25/7/2017), sebelum ditemui
Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma, mahasiswa menggelar orasi secara
bergantian soal kinerja dewan yang dinilai pantas mendapatkan rapor merah.
Setelah orasi cukup lama,
mahasiswa kemudian ditemui Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma. Sambil
bertelanjang dada, mahasiswa menyerahkan rapor merah yang dibungkus map merah
besar dan diberikan kepada pimpinan DPRD tersebut.
Korlap aksi, Holidi menegaskan,
mahasiswa terpanggil untuk datang ke gedung dewan adalah untuk mengevaluasi kinerja wakil rakyat
karena dewan merupakan elemen penting yang
memiliki amanah dari rakyat.
”Dewan harus bekerja sesuai dengan
tupoksinya dalam memperjuangkan kehendak rakyat di Kabupaten Sumenep. Wakil rakyat jangan hanya kungkur dan kungker saja yang
tidak ada efeknya kepada kesejahteraan masyarakat,” terangnya, Selasa
(25/7/2017).
Dikatakan, pada tahun 2017, Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementera (KUA-PPAS)
yang ditargetkan selesai pada bulan Juli, tetapi hingga memasuki akhir Juli
masih belum selesai. Jika tetap tidak selesai, maka yang akan terjadi sebagaimana tahun 2016 yakni wakil
rakyat tidak digaji.
”Kami meminta agar wakil rakyat tidak hanya bekerja profit oriented, yakni dengan cara satu materi yang dibahas lalu jalan-jalan
ke luar kota. Kinerja anggota dewan ini
masih rendah dan ini sangat memgecewakan bagi kami sebagai warga masyarakat
Sumenep,” terangnya.
Selain itu, masih banyak
raperda yang tidak dituntaskan di tahun sebelumnya. Dan saat ini juga belum
tampak kinerjanya. Selain itu, anggota dewan masih suka dan mementingkan
kunker. Padahal, kunker tidak memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan
masyarakat Sumenep.
Sementara Ketua DPRD Sumenep
Herman Dali Kusuma menjelaskan, pihaknya mengapresiasi kritik yang disampaikan
mahasiswa. Tentunya, hal ini bisa memberikan spirit untuk lebih bagus lagi ke
depan.
”Soal pembahasan APBD, kalau
misalnya lambat lagi bisa ada sanksi yang sudah ditentukam sesuai aturan, ”
tukasnya.
Sebelumnya, saat Bupati usai
menghadiri sidang paripurna istimewah DPRD dengan agenda pengucapan sumpah
pengganti antar waktu anggota DPRD di Graha Paripurna, Kamis, (13/7/2017).
tampaknya mulai “geram” terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
setempat. Sampai-sampai, ia menyebut wakil rakyat bekerja berbasis uang.
“Setelah penghitungan
langsung ke APBD 2018. November sudah harus selesai. Kalau tidak, bisa kena
sanksi semua. Tapi, kan, DPRD-nya kinerja berbasis uang,” pungkasnya. (di/ibn)
KOMENTAR