BERITAFAJAR.co - Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Chrisman Damanik, mengkritisi rencana pemerintah membuka peluang bagi nega...
BERITAFAJAR.co - Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Chrisman Damanik, mengkritisi rencana pemerintah membuka peluang bagi negara asing mengelola pulau terpencil yang belum terjamah di tanah air. Menurutnya akan mengancam kedaulatan negara dan bangsa Indonesia.
"Jika pengelolaan pulau kita akan dikelola oleh negara lain menandakan bahwa negara tidak mampu mengelola kemaritiman kita dengan benar. Dan pencapaian cita-cita poros maritim Indonesia akan tergadaikan," katanya.
Menurut ketua Presidium GMNI ini, pengelolaan pulau-pulau kecil seharusnya dikelola oleh negara untuk menghindari penyimpangan tata kelola pulau-pulau di Indonesia, terutama pada perusakan keanekaragaman ekosistem lingkungan laut dan budaya bahari yang kita miliki.
"Posisi pulau-pulau di Indonesia terutama pulau kecil memiliki peran dalam geo-strategis dan geo-ekonomi yang sangat penting guna menunjang kedaulatan rakyat. Selain itu terbuka peluang besar untuk menjadikan pulau-pulau tersebut sebagai pangkalan militer untuk merencanakan perang asimetris dengan mengatasnamakan kepentingan ekonomi," tegasnya
Selain itu, Chrisman juga menyatakan sudah seharusnya 4000 pulau yang belum diberikan nama tersebut segera dibuat topomini atau penamaaanya sebagai keseriusan pemrintah atas identitas poros maritim kita.
"Jika rencana pemberian nama dilakukan oleh orang asing ditakutkan akan merusak identitas kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu, Kita harus mengutamakan identitas kebangsaan Indonesia," terangnya
Mernurutnya, lebih baik penamaan pulau tersebut berada di sekitar Aceh menggunakan identitas papua, dan sebaliknya.Hal tersebut berguna juga merawat kebhinekaan bangsa ini .
"Seperti misalnya pulau yang ada disekitar Aceh dinamakan pulau Cendrawasih sebagai fauna asli papua, dan pulau yang ada di sekitar papua diberi nama rencong sebagai identitas senjata tradisional aceh," ungkapnya.
Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya mengatakan, negara asing bisa saja membuka lahan ekonomis di pulau terpencil dan belum bisa dijamah oleh Indonesia. Menurut Luhut, hal ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di sana.
Menko Maritim ini juga menyebutkan tentang adanya sekitar 4.000 pulau di Indonesia yang masih belum dikelola dan diberi nama oleh pemerintah. Meski nantinya dikelola negara asing tersebut, menurutnya pemerintah tetap akan memproteksi agar kepemilikan tidak diklaim sepihak oleh warga luar tersebut. (*)
Pewarta : Addarori
Editor : Ibnu Toha
"Jika pengelolaan pulau kita akan dikelola oleh negara lain menandakan bahwa negara tidak mampu mengelola kemaritiman kita dengan benar. Dan pencapaian cita-cita poros maritim Indonesia akan tergadaikan," katanya.
Menurut ketua Presidium GMNI ini, pengelolaan pulau-pulau kecil seharusnya dikelola oleh negara untuk menghindari penyimpangan tata kelola pulau-pulau di Indonesia, terutama pada perusakan keanekaragaman ekosistem lingkungan laut dan budaya bahari yang kita miliki.
"Posisi pulau-pulau di Indonesia terutama pulau kecil memiliki peran dalam geo-strategis dan geo-ekonomi yang sangat penting guna menunjang kedaulatan rakyat. Selain itu terbuka peluang besar untuk menjadikan pulau-pulau tersebut sebagai pangkalan militer untuk merencanakan perang asimetris dengan mengatasnamakan kepentingan ekonomi," tegasnya
Selain itu, Chrisman juga menyatakan sudah seharusnya 4000 pulau yang belum diberikan nama tersebut segera dibuat topomini atau penamaaanya sebagai keseriusan pemrintah atas identitas poros maritim kita.
"Jika rencana pemberian nama dilakukan oleh orang asing ditakutkan akan merusak identitas kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu, Kita harus mengutamakan identitas kebangsaan Indonesia," terangnya
Mernurutnya, lebih baik penamaan pulau tersebut berada di sekitar Aceh menggunakan identitas papua, dan sebaliknya.Hal tersebut berguna juga merawat kebhinekaan bangsa ini .
"Seperti misalnya pulau yang ada disekitar Aceh dinamakan pulau Cendrawasih sebagai fauna asli papua, dan pulau yang ada di sekitar papua diberi nama rencong sebagai identitas senjata tradisional aceh," ungkapnya.
Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya mengatakan, negara asing bisa saja membuka lahan ekonomis di pulau terpencil dan belum bisa dijamah oleh Indonesia. Menurut Luhut, hal ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di sana.
Menko Maritim ini juga menyebutkan tentang adanya sekitar 4.000 pulau di Indonesia yang masih belum dikelola dan diberi nama oleh pemerintah. Meski nantinya dikelola negara asing tersebut, menurutnya pemerintah tetap akan memproteksi agar kepemilikan tidak diklaim sepihak oleh warga luar tersebut. (*)
Pewarta : Addarori
Editor : Ibnu Toha
KOMENTAR