BERITAFAJAR.co - Sebelum menghadiri aksi makan ikan serentak yang berhasil memecahkan rekor MURI, Jumat (18/11/2016) pagi, Menteri Kelautan...
BERITAFAJAR.co - Sebelum menghadiri aksi makan ikan serentak yang berhasil memecahkan rekor MURI, Jumat (18/11/2016) pagi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyempatkan diri ziarah ke makam KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Tebuireng, Jombang. Susi juga sempat berdiskusi tentang isu-isu kemaritiman dengan Pengasuh Pesantren Tebuireng KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah).
Dalam perbincangan dengan Gus Sholah, Menteri Susi banyak bercerita tentang berbagai modus kriminalitas di laut (ocean crime). Mulai dari aksi pencurian ikan (illegal fishing), penyanderaan anak buah kapal, hingga lika-liku penegakan hukum yang telah dilakukan oleh kementerian yang dipimpinnya.
"Sampai hari ini, sudah ada 256 kapal yang kami tangkap dan kami eksekusi," ujar perempuan kelahiran Pangandaran ini.
Kepada Gus Sholah, menteri yang selalu tampil nyentrik ini menyampaikan bahwa aksi illegal fishing adalah sebuah kejahatan yang terorganisasi. "It's not single act crime," tegasnya.
Karena itu, Susi berharap tokoh nasional sekaliber Gus Sholah berkenan terus memberikan dukungan agar upaya menegakkan kedaulatan maritim bisa terus berlanjut. "Salah satunya, saya mohon Bapak secara persuasif bisa memberikan pandangan agar Perpres 44/2016 jangan sampai direvisi. Nanti kalau direvisi, kita akan kembali ke zaman jahiliyah," harapnya.
Perpres yang dimaksud Menteri Susi mengatur tentang daftar negatif investasi (DNI). Dalam Perpres tersebut, usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan di wilayah perairan Indonesia dan laut lepas disyaratkan harus bersumber dari modal dalam negeri 100 persen. Selain itu, juga harus ada izin khusus dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai alokasi sumberdaya ikan dan titik koordinat daerah penangkapan ikan.
“Kami ingin negara menggantungkan masa depannya di laut. Karena kita sudah tidak punya tambang. Sumber daya alam yang lain juga sudah diambil alih oleh perusahaan asing. Tapi, kita masih punya laut. Jangan sampai kita mengimpor ikan dan nelayan," pungkasnya mengakhiri obrolan di Dalem Kasepuhan Tebuireng. (*)
Pewarta : Nur Hidayat
Editor : Ibnu Toha
Dalam perbincangan dengan Gus Sholah, Menteri Susi banyak bercerita tentang berbagai modus kriminalitas di laut (ocean crime). Mulai dari aksi pencurian ikan (illegal fishing), penyanderaan anak buah kapal, hingga lika-liku penegakan hukum yang telah dilakukan oleh kementerian yang dipimpinnya.
"Sampai hari ini, sudah ada 256 kapal yang kami tangkap dan kami eksekusi," ujar perempuan kelahiran Pangandaran ini.
Kepada Gus Sholah, menteri yang selalu tampil nyentrik ini menyampaikan bahwa aksi illegal fishing adalah sebuah kejahatan yang terorganisasi. "It's not single act crime," tegasnya.
Karena itu, Susi berharap tokoh nasional sekaliber Gus Sholah berkenan terus memberikan dukungan agar upaya menegakkan kedaulatan maritim bisa terus berlanjut. "Salah satunya, saya mohon Bapak secara persuasif bisa memberikan pandangan agar Perpres 44/2016 jangan sampai direvisi. Nanti kalau direvisi, kita akan kembali ke zaman jahiliyah," harapnya.
Perpres yang dimaksud Menteri Susi mengatur tentang daftar negatif investasi (DNI). Dalam Perpres tersebut, usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan di wilayah perairan Indonesia dan laut lepas disyaratkan harus bersumber dari modal dalam negeri 100 persen. Selain itu, juga harus ada izin khusus dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai alokasi sumberdaya ikan dan titik koordinat daerah penangkapan ikan.
“Kami ingin negara menggantungkan masa depannya di laut. Karena kita sudah tidak punya tambang. Sumber daya alam yang lain juga sudah diambil alih oleh perusahaan asing. Tapi, kita masih punya laut. Jangan sampai kita mengimpor ikan dan nelayan," pungkasnya mengakhiri obrolan di Dalem Kasepuhan Tebuireng. (*)
Pewarta : Nur Hidayat
Editor : Ibnu Toha
KOMENTAR