Soal Rastra Salah Sasaran, Warga Guluk-Guluk Akan Tempuh Jalur Hukum

tokoh Masyarakat Desa Guluk-Guluk, Subli Bangal ketika memberikan keterangan pers kepada wartawan di Sumenep (Foto Ahmadi / Berita Fajar)

BERITAFAJAR.CO - Kejanggalan dalam pendistribusian beras untuk keluarga sejahteta (Rastra) Desa/Kecamatan Guluk-Guluk, Sumenep, mengundang reaksi keras masyarakat setempat. Bahkan, dalam waktu dekat mereka mengancam akan membawa persoalan itu ke ranah hukum.

"Kalau tidak ada pembenahan kami pasti tarik ke ranah hukum saja," kata tokoh Masyarakat Desa Guluk-Guluk, Subli Bangal, Sabtu, (12/8/2017).

Menurutnya, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan pendistribusian bantuan beras bersubsidi terindikasi banyak kejanggalan. Salah satunya terdapat satu kepala keluarga yang mendapat tiga jatah pada bulan Mei dan Juli 2017.

Selain itu, terdapat warga yang sudah punya mobil namun masih diberi bantuan, dan jumlah penerima terindikasi tidak sesuai dengan daftar yang ditelah ditetapkan pemerintah. Sesuai data dari Pemerintah jumlah DPM tahun 2017 sekitar 1442 DPM. Itu setelah adanya penambahan sekitar 400 DPM tahun 2017. Namun, setelah dihitung ada pengurangan, karena banyak data sebelumnya masuk ke DPM malah tahun ini tidak dapat.

Bahkan dalam pendaitribusiannya dinilai tidak transparan, setiap penerima yang memarani ke lokasi pendiatribusian akhir langsung disuruh cap jempol tanpa memperlihatkan nama yang tercantum dalam daftar penerima.

"Saat ini kami sedang mengumpulkan bukti-bukti, jika sudah valid nanti akan kami layangkan," jelasnya.

Sebenarnya kata Subli, sebagai putra daerah dirinya merasa malu. Karena sejak beberapa tahun terakhir selalu rame tentang pendistribusian rastra. "Sebenarnya kami malu, tidak enak. Tapi bagaimana lagi, ini perjuangan untuk membenahi desa kami," tegasnya.

Kabag Perekonomian Setkab Sumenep, Mustangin mengaku akan mengevaluasi temuan masyarakat Desa/Kecamatan Guluk-Guluk. Termasuk akan mengklarifikasi kepada aparat desa dimaksud. "Pasti kami tindaklanjuti," jelasnya.

Ditanya soal satu KK dapat jatah tiga rastra setiap tahun, pihaknya mengaku tidak masalah jika sudah masuk dalam DPM. Karena penentuan DPM dilakukan oleh pemerintah pusat.

Namun, mantan Camat Dungkek itu mengaku tidak pernah mengintruksikan kepada semua desa untuk menyembunyikan DPM kepada masyarakat setempat. Selagi permohonan dilakukan secara prosesdural dan jelas tujuannya, pihaknya mempersilahkan desa memberikan DPM. 

"Mikanismenya jika ada perubahan DPM harus melalui musyawarah desa. Hasil musyawarah nanti dikirim ke pusat melalui Dinas Sosial. Baru kalau sudah turun maka bisa didistribusiakn kepada penerima baru itu," jelasnya.

Untuk diketahui, Kepala Desa Guluk-Guluk non aktif M Ikbal divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya bersalah. Karena terbukti telah melakukan penyimpangan bantuan rastra tahun 2010-2014.