Ratusan Aset Milik Pemkab Sumenep Belum Bersertifikat

Wabup Sumenep Achmad Fauzi

BERITAFAJAR.CO - Legalitas ratusan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur belum jelas, karena belum bersertifikat. Informasinya, terdapat 956 aset milik pemerintah daerah yang belum mempunyai legalitas.

Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi mengatakan, semua aset itu merupakan aset berbentuk tanah yang di atasnya sudah dibangun gedung oleh pemerintah. Misalnya, gedung sekolah dan gedung perkantoran.

"Ratusan aset belum bersertifikat itu, tentu menjadi pertimbangan atas predikat yang didapat pemerintah," kata Wakil Bupati Sumenep, Ahmad Fausi.

Kondisi tersebut, Kata Fausi, menjadi penghalang Pemerintah Daerah untuk mendapat predikat wajar tapa pengecualian (WTP). Selain itu diakibatkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan sekitar Rp6,8 miliar lebih. 

Selama beberapa tahun terakhir Sumenep selalu mendapat predikat wajar dengan pengecualian (WDP). "Ini juga harus segera diselesaikan, agar Sumenep kedepan semakin baik," jelasnya.

Guna menyelesaikan persoalan tersebut, tahun 2016 Pemerintah Daerah membentuk tim penyelamatan aset. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan, dari 37 organisasi perangkan daerah (OPD) terbanyak lahan yang belum memiliki sertifikat di Dinas Pendidikan sebanyak 712 bidang. Selain itu Dinas Kesehatan sebanyak 115 bidang.

Salah satu faktor penyebabnya, lanjut Fausi, karena tidak tertibnya adiminitrasi. "Zaman dulu membangun sekolah tanpa ada surat-surat meskipun lahannya sudah dibeli," ungkapnya.

Dirinya sebagai pemangku kebijakan tertinggi kedua di lingkungan pemerintah kabupaten Sumenep menargetkan maksimal 2019 semua aset bersertifikat. "Maksimal dua tahun kedepan sudah selesai. Harapan kami tahun depan bisa selesai," tegasnya. (di/ibn)