Puluhan demonstran di depan Kantor DPRD Sumenep mendesak wakil rakyat gagalkan rencana pembelian mobdin baru bupati. (Foto Ahmadi / Berita Fajar)
BERITAFAJAR.CO - Puluhan Warga yang mengatasnamakan Front Pembela Rakyat
Sumenep (FPRS), melakukan aksi unjuk rasa
ke depan Gedung DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur. Selasa, (8/8/2017).
Kedatangan
mereka, meminta
kepada DPRD setempat untuk menolak anggaran mobil dinas Bupati dengan harga
sebesar Rp 2, 11 Miliar.
"Harga segitu sangat fantastis, terkesan gaya hidupnya
serba mewah. Padahal kondisi masyarakat, serba
kekurangan, baik perekonomian ataupun pembangunan infrastruktur," kata salah satu orator aksi, Khomaidi.
Menurutnya, rencana pengadaan mobil dinas yang telah
disetujui oleh Komisi I DPRD Sumenep tidak beralasan. Karena mobil dinas jenis
Mitsubishi Pajiro Sport saat ini masih layak
pakai.
"Jangan karena sering kecelakaan mobil dinas itu
diganti, ini kan namanya melawan kehendak Tuhan.
Sangat tidak rasional rencana pembelian itu," jelasnya.
Selain itu, mereka menuntut kenaikan gaji wakil rakyat di
gedung perlemen yang diusulkan hingga Rp30 juta peranggota. Usulan tersebut
dianggap berlebihan mengingat kekuatan APBD tahun ini menurun dari tahun
sebelumnya.
Tahun ini, kekuatan APBD hanya
Rp1,9 triliun lebih sementara tahun 2016 kekuatan APBD mencapai Rp2 triliun
lebih. "Kami lihat kinerja anggota dewan belum maksimal. Banyak
kepentingan masyarakat yang terabaikan," tegasnya.
Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma mengaku menerima
semua aspirasi mereka dan akan disampaikan kepada komisi I DPRD Selaku yang membahas rencana pembelian mobdin tersebut.
"Detik ini semua aspirasi kalian saya terima dan kami
sampaikan kepada komisi I. Jika rencana itu melanggar aturan, kami pastikan tidak akan dilanjutkan. Karena semuanya sudah
ada rambu-rambu," ungkapnya didepan pendemo.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I
DPRD Sumenep Hamid Ali Munir menegaskan, perencanaan yang telah dilakukan dan
disahkan di Komisi sesuai dengan aturan, termasuk rencana pengadaan mobdin
bupati itu. "Kami bekerja sesuai aturan," jelasnya.
Saat itu pendemo ditemui langsung oleh Ketua DPRD Sumenep Herman
Dali Kusuma, Wakil Ketua Komisi I Hamid Alimunir, dan Joni Tunaidi anggota
Komisi I. Setelah mendapat penjelasan, mereka langsung membubarkan diri dengan
tertib. Setelah itu, mereka melakukan aksi demonstrasi di Kantor Bupati Sumenep dengan
pengawalan petugas kepolisian. (di/ibn)
KOMENTAR