Sejumlah warga Guluk-Guluk ketika audensi dengan Kabag Perekonomian Pemkab Sumenep. (Foto Ahmadi / Berita Fajar
Alasannya, di wilayah itu, diduga banyak bantuan beras untuk masyarakat miskin (raskin) tidak tepat sasaran.
"Salah satunya terdapat satu kepala keluarga (KK) yang menerima tiga jatah setiap bulan. Jadi di satu KK menerima enam sak pada bulan Mei dan Juni," kata Subli Bangal, salah satu warga Desa Guluk-Guluk, saat ditemui usai audiensi di Kantor Bupati Sumenep, Kamis, (10/8/2017).
Selain itu, kata Subli, terdapat beberapa penerima manfaat yang sudah taraf perekonomiannya menengah keatas, namum masih menerima rastra.
"Karena dekat dengan oknum maka dikasi meskipun sudah punya mobil," jelasnya.
Bahkan kata Subli, jumlah penerima dibawah disinyalir tidak sama dengan DPM yang dikeluarkan pemerintah. Sesuai data dari Pemerintah jumlah DPM tahun 2017 sekitar 1442 DPM. Itu setelah adanya penambahan sekitar 400 DPM tahun 2017.
"Tapi faktanya jumlah penerima dibawah makin berkurang. Karena yang awalnya dapat, malah tahun ini tidak dapat," ungkapnya.
Selain temuan diatas, pola pendistribusian kepada penerima diduga kuat penuh rekayasa. Modusnya, aparatur desa menyembunyikan DPM meakipun telah diminta secara prosedural. Alasannya karena tidak diperbolehkan oleh Kabag Perekonomian.
Saat DPM memarani bantuan ke titik pendistribusian akhir, langsung disuruh cap jempol dikertas yang disediakan oleh oknum aparatur desa.
"Itu tanpa diperlihatkan nama penerima. Tiba-tiba suruh cap jempol meskipun yang memarani masih muda," jelasnya.
Kabag Perekonomian Setkab Sumenep, Mustangin mengaku akan menindaklanjuti dan mengevaluasi temuan masyarakat Desa/Kecamatan Guluk-Guluk. Termasuk akan mengklarifikasi kepada aparat desa dimaksud. "Pasti kami tindaklanjuti," jelasnya.
Ditanya soal satu KK dapat jatah tiga rastra setiap tahun, pihaknya mengaku tidak masalah jika sudah masuk dalam DPM. Karena penentuan DPM dilakukan oleh pemerintah pusat.
Namun, mantan Camat Dungkek itu mengaku tidak pernah mengintruksikan kepada semua desa untuk menyembunyikan DPM kepada masyarakat setempat. Selagi permohonan dilakukan secara prosesdural dan jelas tujuannya, pihaknya mempersilahkan desa memberikan DPM.
"Mikanismenya jika ada perubahan DPM harus melalui musyawarah desa. Hasil musyawarah nanti dikirim ke pusat melalui Dinas Sosial. Baru kalau sudah turun maka bisa didistribusiakn kepada penerima baru itu," jelasnya.
(di/ibn)
KOMENTAR