satu peserta audiensi Urip Prayitno usai bertemu Bupati Sumenep A Busyro Karim memberikan keterangan kepada wartawan. (Foto : Ahmadi / Berita Fajar)
Kedatangannya, untuk menyampaikan kegelisahan dirinya sebagai mahasiswa yang turut memikirkan nasib negeri ini, terutama di wilayah Kabupaten Sumenep.
Menurut salah satu peserta audiensi Urip Prayitno usai bertemu Bupati menyampaikan, belakangan ini marak kasus mesum yang semakin menghawatirkan, apabila pemerintah tidak melakukan langkah – langkah strategis.
Mulai dari kasus narkoba, minuman keras juga kasus mesum yang sering terjadi di kos-kosan tak luput dari perhatian aktivis HMI ini.
“Berdasarkan data yang kami himpun dari 2016-2017 dari sejumlah media, di Sumenep ini ada sekitar 46 kasus mesum,” ujarnya.
Menurutnya, maraknya kasus mesum rata-rata terjadi di kos-kosan. Persoalannya dilatar belakangi atas kurang sadarnya penyelenggara usaha terhadap semakin bobroknya moral generasi penerus.
Selain itu, pemerintah belum memiliki aturan khusus, seperti adanya Peraturan Daerah (Perda). “Sumenep belum memiliki Perda penyelenggaraan kos. UUD 1945 pasal 18 ayat 7 yang menyatakan susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam UUD,” jelasnya.
Itu sebagai payung hukum pembentukan peraturan daerah yang dipercayai bisa menstabilkan pemerintah dengan masyarakat.
Disamping kasus mesum, mereka juga mengungkap tingginya kasus narkoba. Hingga Sumenep masuk kategori zona merah penyebaran narkoba.
“Dari persoalan tersebut, kami mendesak pemerintah untuk melakukan langkah – langkah strategis dengan cara diantaranya, memperbaiki proses perijinan kos,” ucapnya.
Termasuk pula harus ada perda yang mengatur penyelenggaraan kos dan intens menindak terhadap penjual miras.
“Kami sarankan, BNNK melakukan tes urin kepala desa, aparatur desa dan masyarakat desa. Ini perlu dilakukan agar Sumenep bebas narkoba,”tukasnya.
Ditemui usai menemui peserta audiensi, Kepala Satpol PP Sumenep, Fajar Rahman menuturkan, razia rumah kos terus digalakkan, bahkan perhotelan hingga kontrakan tidak luput dari bidikan satuan penegak perda.
"Sebelum bulan Ramadan 6 pasangan mesum sudah kita amankan, dan di bulan ramadan ini sedikitnya dua pasangan yang kita amankan," paparnya.
Disinggung mengenai permintaan sejumlah mahasiswa mengenai usulan dibuatkannya Perda khusus Rumah Kos, pihanya mengaku tidak perlu karena Pemkab Sumenep telah memiliki perda yang mengatur itu.
"Niat kita sama, memberantas maksiat. Kalau Perdanya sudah ada, masuk dalam Perda Umum yang meliputi hotel dan rumah kos. jadi tidak hanya kos-kosan, bahkan kontrakan pun akan kita masukkan nanti," tukas Fajar. (di/ji/ibn)
KOMENTAR