BERITAFAJAR.co – Demi meminimalisasi terjadinya penyimpangan DD dan ADD, Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mulai awal tahun...
BERITAFAJAR.co – Demi meminimalisasi terjadinya penyimpangan DD dan ADD, Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mulai awal tahun 2017 akan menerapkan sistem online. Semua laporan keuangan, baik program dana desa (DD) yang bersumberkan dari APBN ataupun alokasi dana desa (ADD) yang bersumberkan dari APBD tingkat II lebih transparan dibandingkan memakai sistem manual.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep Alidafir menjelaskan, pemerintah daerah nantinya akan menyiapkan aplikasi yang bisa diakses oleh semua Kepala Desa di Sumenep. Master itu diberi nama Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
"Pengelolaan keuangan desa nanti akan memakai sistem," katanya, Senin (6/2/2017).
Kehadiran Aplikasi Siskeudes sebagai langkah kongkrit untuk memberikan kemudahan utamanya bagi kepala desa saat melakukan proses pengelolaan keuangan, serta dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Serta diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan Keuangan Desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif.
Pengelolaan keuangan itu nantinya akan didampingi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Dengan begitu, kedepan tidak ada lagi bagi Kepala Desa untuk tidak transparan dalam mengelola keuangan desa.
Apalagi, sesuai himbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pengelolaan keuangan harus lebih transparan. "Kami telah berkirim surat bagaimana pengelolaan keuangan desa lebih transparan," jelasnya.
Kendati demikian, sebelum menerapkan aplikasi itu, pemerintah daerah akan melakukan sosialisasi kepada semua aparatur desa, guna mematangkan aparat desa dalam menjalankan sistem tersebut. Karena di Sumenep, aplikasi Siskeudes baru pertama kalinya diterapkan.
Besaran DD dan ADD tahun ini di Sumenep mencapai Rp300 miliar lebih, rinciannya untuk anggaran ADD mencapai Rp123.956.142.398 dan anggaran DD Rp271.773.005.000.
Anggaran tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, tahun 2016 2016 bantuan ADD maupun DD mencapai Rp336.904.292.398, dengan rincian untuk anggaran ADD mencapai Rp123.956.150.000 sedangkan DD mencapai Rp212.948.50.000, tahun 2016 anggaran DD maupun ADD terus mengalami kenaikan, Tahun 2015 untuk dana ADD hanya sebesar Rp115.364.560.000 sedangkan DD sebesar Rp94.880.517.014 dengan jumlah total sebesar Rp210.245.007.377.
Bantuan itu akan disalurkan kepada 330 Desa yang tersebar di 27 Kecamatan, wilayah kepulauan maupun daratan. Tahun ini besaran bantuan yang bakal diterima setiap desa diatad satu miliar.
"Desa harus dikawal, tidak ada yang hrus ditutupi. Bagaimana transparan kepala desa membuka kepada masyarakat," tegasnya. (*)
Pewarta : Ahmadi
Editor : Ibnu Toha
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep Alidafir menjelaskan, pemerintah daerah nantinya akan menyiapkan aplikasi yang bisa diakses oleh semua Kepala Desa di Sumenep. Master itu diberi nama Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
"Pengelolaan keuangan desa nanti akan memakai sistem," katanya, Senin (6/2/2017).
Kehadiran Aplikasi Siskeudes sebagai langkah kongkrit untuk memberikan kemudahan utamanya bagi kepala desa saat melakukan proses pengelolaan keuangan, serta dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Serta diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan Keuangan Desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif.
Pengelolaan keuangan itu nantinya akan didampingi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Dengan begitu, kedepan tidak ada lagi bagi Kepala Desa untuk tidak transparan dalam mengelola keuangan desa.
Apalagi, sesuai himbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pengelolaan keuangan harus lebih transparan. "Kami telah berkirim surat bagaimana pengelolaan keuangan desa lebih transparan," jelasnya.
Kendati demikian, sebelum menerapkan aplikasi itu, pemerintah daerah akan melakukan sosialisasi kepada semua aparatur desa, guna mematangkan aparat desa dalam menjalankan sistem tersebut. Karena di Sumenep, aplikasi Siskeudes baru pertama kalinya diterapkan.
Besaran DD dan ADD tahun ini di Sumenep mencapai Rp300 miliar lebih, rinciannya untuk anggaran ADD mencapai Rp123.956.142.398 dan anggaran DD Rp271.773.005.000.
Anggaran tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, tahun 2016 2016 bantuan ADD maupun DD mencapai Rp336.904.292.398, dengan rincian untuk anggaran ADD mencapai Rp123.956.150.000 sedangkan DD mencapai Rp212.948.50.000, tahun 2016 anggaran DD maupun ADD terus mengalami kenaikan, Tahun 2015 untuk dana ADD hanya sebesar Rp115.364.560.000 sedangkan DD sebesar Rp94.880.517.014 dengan jumlah total sebesar Rp210.245.007.377.
Bantuan itu akan disalurkan kepada 330 Desa yang tersebar di 27 Kecamatan, wilayah kepulauan maupun daratan. Tahun ini besaran bantuan yang bakal diterima setiap desa diatad satu miliar.
"Desa harus dikawal, tidak ada yang hrus ditutupi. Bagaimana transparan kepala desa membuka kepada masyarakat," tegasnya. (*)
Pewarta : Ahmadi
Editor : Ibnu Toha
KOMENTAR