BERITAFAJAR.co - Pencairan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahap pertama tahun 2017 terganjal petaturan bupati (Perbub). Hingga ...
BERITAFAJAR.co - Pencairan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahap pertama tahun 2017 terganjal petaturan bupati (Perbub). Hingga awal Februari bantuan yang bersumberkan dari APBN dan APBD tingkat II belum bisa dicairkan.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sumenep, Wahab, mengatakan anggaran DD dan ADD sudah ada di Kas Daerah (Kasda) namun belum bisa dicairkan hingga Perbub selesai. "Masih menunggu Perbub, kalau sudah selesai nanti langsung bisa dicairkan," katanya, (5/2/2017).
Menurutnya, tahun ini Sumenep besaran DD dan ADD mencapai Rp300 miliar lebih, rinciannya untuk anggaran ADD mencapai Rp123.956.142.398 dan anggaran DD Rp271.773.005.000.
Anggaran tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, tahun 2016 2016 bantuan ADD maupun DD mencapai Rp336.904.292.398, dengan rincian untuk anggaran ADD mencapai Rp123.956.150.000 sedangkan DD mencapai Rp212.948.50.000, tahun 2016 anggaran DD maupun ADD terus mengalami kenaikan, Tahun 2015 untuk dana ADD hanya sebesar Rp115.364.560.000 sedangkan DD sebesar Rp94.880.517.014 dengan jumlah total sebesar Rp210.245.007.377.
Bantuan itu akan disalurkan kepada 330 Desa yang tersebar di 27 Kecamatan, wilayah kepulauan maupun daratan. Tahun ini besaran bantuan yang bakal diterima setiap desa diatad satu miliar.
"Rata-rata diatas satu miliar setiap desa, ada yang menerima Rp1,2 miliar. Saat ini masih diajukan ke Bupati," jelasnya.
Sementara pola pencairan bantuan tersebut berbeda dengan pola sebelumnya. Jika tahun sebelumnya pencarian dibagi menjadi dua tahap, yakni 60 persan untuk tahap pertama baru 40 persen setelah tahap pertama dilakukan.
Tahun ini untuk tahap pertama dijadikan tiga termin, termin pertama 20 persen, termin dua 30 persen dan termin ke tiga di tahap pertama 10 persen. Sementara tahap dua dibagi dua termin, yakni 40 termin pertama baru 40 persen kemudian.
Pencairan setiap termin bisa dilakukan apabila pekerjaan sudah selesai, itu dibiktikan dengan cara menyetorkan surat pertanggungjawaban (Spj). "Ini kami lakukan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan," jelasnya. (*)
Pewarta : Ahmadi
Editor : Ibnu Toha
Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sumenep, Wahab, mengatakan anggaran DD dan ADD sudah ada di Kas Daerah (Kasda) namun belum bisa dicairkan hingga Perbub selesai. "Masih menunggu Perbub, kalau sudah selesai nanti langsung bisa dicairkan," katanya, (5/2/2017).
Menurutnya, tahun ini Sumenep besaran DD dan ADD mencapai Rp300 miliar lebih, rinciannya untuk anggaran ADD mencapai Rp123.956.142.398 dan anggaran DD Rp271.773.005.000.
Anggaran tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, tahun 2016 2016 bantuan ADD maupun DD mencapai Rp336.904.292.398, dengan rincian untuk anggaran ADD mencapai Rp123.956.150.000 sedangkan DD mencapai Rp212.948.50.000, tahun 2016 anggaran DD maupun ADD terus mengalami kenaikan, Tahun 2015 untuk dana ADD hanya sebesar Rp115.364.560.000 sedangkan DD sebesar Rp94.880.517.014 dengan jumlah total sebesar Rp210.245.007.377.
Bantuan itu akan disalurkan kepada 330 Desa yang tersebar di 27 Kecamatan, wilayah kepulauan maupun daratan. Tahun ini besaran bantuan yang bakal diterima setiap desa diatad satu miliar.
"Rata-rata diatas satu miliar setiap desa, ada yang menerima Rp1,2 miliar. Saat ini masih diajukan ke Bupati," jelasnya.
Sementara pola pencairan bantuan tersebut berbeda dengan pola sebelumnya. Jika tahun sebelumnya pencarian dibagi menjadi dua tahap, yakni 60 persan untuk tahap pertama baru 40 persen setelah tahap pertama dilakukan.
Tahun ini untuk tahap pertama dijadikan tiga termin, termin pertama 20 persen, termin dua 30 persen dan termin ke tiga di tahap pertama 10 persen. Sementara tahap dua dibagi dua termin, yakni 40 termin pertama baru 40 persen kemudian.
Pencairan setiap termin bisa dilakukan apabila pekerjaan sudah selesai, itu dibiktikan dengan cara menyetorkan surat pertanggungjawaban (Spj). "Ini kami lakukan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan," jelasnya. (*)
Pewarta : Ahmadi
Editor : Ibnu Toha
KOMENTAR