BERITAFAJAR.co – Pelaksanaan diklat kilat pendamping desa yang digelar Lembaga Penegak Demokrasi (LPD) di Sumenep, (19/9/2016) yang mengata...
BERITAFAJAR.co – Pelaksanaan diklat kilat pendamping desa yang digelar Lembaga Penegak Demokrasi (LPD) di Sumenep, (19/9/2016) yang mengatasnamakan Kementerian Desa RI, dibantah Kemendesa PDTT RI. Sebab, Kemendesa RI belum pernah memberikan rekomendasi untuk menyeleggarakan pelatihan pendamping profesional kepada siapapun.
Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Taufik Madjid,S.Sos.,M.Si mengatakan, saat ini (17-25 September 2016) sedang melaksanakan Training of Trainer (ToT) untuk pelatihan pratugas tenaga ahli pemberdayaan masyarakat (TAPM).
”Kegiatan itu akan dilaksanakan nanti pada tanggal 28 September sampai Oktober 2016 di delapan region, meliputi: Batam, Medan, Jakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, Manado, dan Jayapura,” katanya, sebagaimana realis yang diterima BERITAFAJAR.co, Rabu (21/9/2016).
Kemudian, lanjutnya, akan dilanjutkan dengan pelatihan Pratugas untuk pendamping desa (PD) dan pendamping lokal desa (PLD) di ibu kota provinsi masing-masing. Namun, jika peserta kurang dari 30 orang, maka akan digabung dengan provinsi terdekat (tanggal belum ditentukan).
”Kemendesa PDTT melalui konsultan nasional peningkatan Kapasitas masyarakat desa (KN-PKMD) telah membentuk Tim Grand Master Training berjumlah 280 personil yang terdiri dari unsur NGO, akademisi, pegiat desa, konsultan wilayah provinsi, serta konsultan nasional khusus untuk menangani penyelenggaraan pelatihan,” tandasnya.
Selain kegiatan dimaksud, Kemendesa PDTT tidak pernah memberikan rekomendasi atau penugasan kepada siapapun untuk menyeleggarakan pelatihan pendamping profesional atau biasa disebut pendamping desa.
”Bahwa telah ada lembaga yang menyelenggarakan diklat kilat tenaga ahli dan pendamping desa se-Kabupaten Sumenep dengan mengatasnamakan Kemendesa PDTT, kami sampaikan hal itu tidak benar dan di luar tanggungjawab Kemendesa PDTT. Upaya akan kami lakukan untuk memberikan kepastian penyelenggara atau pengelolaan pendamping profesional, dan sekaligus memberikan pelajaran kepada pihak lembaga dimaksud,” pungkasnya. (*)
Pewarta : Ahmadi
Editor : Ibnu Toha
Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Taufik Madjid,S.Sos.,M.Si mengatakan, saat ini (17-25 September 2016) sedang melaksanakan Training of Trainer (ToT) untuk pelatihan pratugas tenaga ahli pemberdayaan masyarakat (TAPM).
”Kegiatan itu akan dilaksanakan nanti pada tanggal 28 September sampai Oktober 2016 di delapan region, meliputi: Batam, Medan, Jakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, Manado, dan Jayapura,” katanya, sebagaimana realis yang diterima BERITAFAJAR.co, Rabu (21/9/2016).
Kemudian, lanjutnya, akan dilanjutkan dengan pelatihan Pratugas untuk pendamping desa (PD) dan pendamping lokal desa (PLD) di ibu kota provinsi masing-masing. Namun, jika peserta kurang dari 30 orang, maka akan digabung dengan provinsi terdekat (tanggal belum ditentukan).
”Kemendesa PDTT melalui konsultan nasional peningkatan Kapasitas masyarakat desa (KN-PKMD) telah membentuk Tim Grand Master Training berjumlah 280 personil yang terdiri dari unsur NGO, akademisi, pegiat desa, konsultan wilayah provinsi, serta konsultan nasional khusus untuk menangani penyelenggaraan pelatihan,” tandasnya.
Selain kegiatan dimaksud, Kemendesa PDTT tidak pernah memberikan rekomendasi atau penugasan kepada siapapun untuk menyeleggarakan pelatihan pendamping profesional atau biasa disebut pendamping desa.
”Bahwa telah ada lembaga yang menyelenggarakan diklat kilat tenaga ahli dan pendamping desa se-Kabupaten Sumenep dengan mengatasnamakan Kemendesa PDTT, kami sampaikan hal itu tidak benar dan di luar tanggungjawab Kemendesa PDTT. Upaya akan kami lakukan untuk memberikan kepastian penyelenggara atau pengelolaan pendamping profesional, dan sekaligus memberikan pelajaran kepada pihak lembaga dimaksud,” pungkasnya. (*)
Pewarta : Ahmadi
Editor : Ibnu Toha
KOMENTAR