Foto: ilustrasi
Imformasi yang beredar, proyek pemeliharaan jalan yang dibiayai APBD II 2018 titpin milik anggota DPRD Sumenep dari Davil IV. diduga menyerobot lokasi.
Kepala Desa Tambaagung Timur, Matsahes mengatakan, penolakan dilakukan karena dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih. Proyek tersebut tidak tercantum pekerjaan di Desa.
"Karena saat MusrembangDes dan Musrembangcam tidak ada pengajuan. Lokasi itu telah diajukan ke Provinsi, informasinya tahun ini juga dapat, Insyaallah pekerjaannya akan dimulai pada bulan 11 (November 2018), itu saya sendiri yang nolak," katanya, saat dikonfirmasi melalui sambungan teleponnya.
Selain itu pekerjaan tersebut diduga menyerobot lokasi. Sebab, sesuai informasi yang didapat lokasi yang diajukan berada di desa lain. "Yang diajukan di Desa Tambaagung Ares, tapi peletakan bahan di Desa Tambaagung Timur. Karena tidak koordinasi sebelumnya ya kami tolak," tegasnya
Penolakan itu lanjut Matsahes sesuai dengan peraturan yang ada. Dirinya selaku Kepala Desa berhak mengelola wilayah binaannya.
"Mohon maaf kami tolak bukan karena sengaja atau motif dendam dan lain, melainkan sesuai aturan pemerintah, Kades berhak mengelola. Ini milik anggota dewan tetangga (Dapil IV yang meliputi Kecamatan Ambunten, Rubaru, Pasongsongan dan Dasuk)," jelasnya.
Sementara itu Indra Wahyudi Anggota DPRD Sumenep dari Dapil IV membenarkan adanya penolakan itu.
"Saya sudah dapat konfirmasi dari Dinas Bina Marga, katanya ditolak oleh Kades karena telah diajukan ke Provinsi," kata Indra yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumenep itu.
Indra membenarkan proyek tersebut merupakan usulan dirinya saat pembahasan APBD 2018. Diusulkannya perbaikan karena kondisi jalan yang menghubungkan dari Desa Tambaagung Timur, menuju Desa Tambaagung Ares dan Desa Bukabu itu rusak parah. Sehingga tidak jarang pengendara kecelakaan.
Saat ini kata terdapat 8 tumpukan batu cor san sekitar 1 setengah truk pasir serta aspal. Material tersebut untuk perbaikan jalan sepanjang 300 meter. Karena ditolak, maka pekerjaan jalan tersebut terancam terbengkalai.
"Kami hanya mengusulkan saja, soal teknis pekerjaan termasuk komunikasi dengan pihak desa, itu bukan urusan saya, melainkan itu kewenangan Dinas Bina Marga," ungkapnya saat ditanya tidak adanya koordinasi sebagaimana tudingan Kepala Desa. (di/ibn).
KOMENTAR