BERITAFAJAR.CO - Sejumlah guru sertifikasi di bawah naungan Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Sumenep, Madura, Jawa Timur harus gigit j...
Data di
Kantor Kemenag Sumenep tunjangan terutang sejak 2013 hingga November 2017
mencapai 63 miliar. Jumlah tersebut berdasarkan hasil audit keuangan yang
dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Jawa Timur.
"Angkanya ketemu Rp 63 miliar," kata
Kasi Pendidikan Madrasah (Pendma) Kemenag Sumenep, Moh. Tawil, Selasa, (28/11/2017).
Jumlah guru
sertifikasi di Sumenep mencapai 2976 orang, perinciannya sebanyak 2638 guru
berstatus non Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sebanyak 338 guru berstatus PNS.
"Kalau jumlah secara keseluruhan lebih dari 5 ribu guru," jelasnya.
Sementara
tunjangan setiap guru sertifikasi non PNS sekitar Rp1,5 juta perbulan dan guru
sertifikasi yang berstatus PNS besarannya satu kali gaji. Sehingga semakin
tinggi golongannya maka tunjangan sertifikasi akan semkain besar.
Soal hutang
tersebut, Tawil memastikan tahun ini akan terbayarkan. Karena berdasarkan hasil
audit BPK realisasi tunjangan terhutang itu mestinya akan dibayar pada Agustus
lalu. Namun karena ada perubahan juknis maka harus realisasi tunjangan akhirnya
ditunda. "Desember tahun ini kalau tidak ada perubahan akan
dilunasi," jelasnya.
Sebab,
lanjut Tawil anggaran tersebut telah dianggarkan oleh pemerintah pusat.
"Insya Allah, hari ini atau besok ada tim yang sudah saya rekomendasi
untuk ke Pamekasan menandatangani surat penyerahan berkas hutang itu. Besar
kemungkinan awal Desember sudah cair," jelasnya.
Apakah
anggaran sudah ada di Kemenag Sumenep?, pihaknya mengatakan masih belum sampai
di rekening Kantor Kemenag Sumenep. Pos anggaran itu masih ada di Kantor
Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur.
"Jadi
saat ini hanya tinggal menunggu surat itu, setelah disposisi dari Kanwil,
langsung akan kami cairkan," tukasnya. (di/ibn)
KOMENTAR