Dinsos Belum Lakukan Verbal Pendamping PKH Rangkap Jabatan

Kepala Dinas Sosial Sumenep, R. Akh. Aminullah

BERITAFAJAR.CO - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur belum melakukan verifikasi dan validasi (Verbal) kepada Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang merangkap jabatan.

"Untuk verval kami belum melakukan, namun kami intens melakukan koordinasi dengan Korkab (Koordinator Kabupaten) pendamping PKH di Sumenep," kata Kepala Dinas Sosial Sumenep, R. Akh. Aminullah, Senin, (27/11/2017).

Kendati belum melakukan verbal, Dinsos telah mengetahui adanya pendamping PKH yang rangkap jabatan. Salah satunya atas nama Imam Syafii yang merangkap sebagai Komisioner Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumenep, dan Dasuki yang merangkap jabatan dengan Kepala Desa Marengan Laok.

Saat ini, lanjutnya, keduanya sama-sama menandatangi surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan sebagai Pendamping PKH tersebut

"Iya, sudah kami tindak, dan keduanya sama-sama mengundurkan diri," tutur Minul.

Kendati demikian, Dinsos mengaku tidak bisa mencopot jabatan sebagai pendamping. Sebab, Pendamping PKH merupakan pegawai di bawah nauangan Dinsos Provinsi Jawa Timur.

Dinsos Sumenep saat ini hanya menerima laporan. Apabila ditengarai adanya rangkap jabatan dan penerima PKH tidak sesuai dengan peraturan, maka diharap melaporkan ke Dinsos.

"Kalau dibawah ada yang tidak sesuai, laporkan ke dinas kami," tukasnya. (di/ibn)