BERITAFAJAR.CO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur menuding pejabat di lingkungan Gudang Bulog setempat tidak koper...
BERITAFAJAR.CO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur menuding pejabat di lingkungan Gudang Bulog setempat tidak koperatif. Bahkan terkesan mempersulit kinerja pemerintah daerah.
Hal itu dikatakan oleh Asisten II Setkab Sumenep, Hery Koentjoro. Menurutnya, pelayanan di Gudang Bulog Sumenep perlu dievaluasi. Selama ini, pelayanan di Gudang Bulog Sumenep terkesan tertutup. Utamanya terkait adminitrasi tentang bantuan beras untuk warga miskin (raskin)
”Kalau bisa cari cara bagaimana bisa masuk ke Bulog. Saya pun juga sulit masuk di bulog ini," keluhnya kepada waratawan.
Menurutnya, untuk masuk di Gudang Bulog perlu adanya ketelatenan. Pihaknya, terkadang untuk meperoleh data harus menunggu hingga berhari-hari. Padahal menurutnya, di Gudang bulog saat ini sudah ada tiga orang dari unsur PNS yang ditugaskan, salah satunya Kepala Gudang, dan Korlap Raskin.
”Kami tak tahu apa alasannya. Yang jelas saat kami minta sesuatu tidak lagsung dikasi, masih dijanjikan besok, dan besok,” tegasnya.
Lebih lanjut mantan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep itu, mengatakan, hingga saat ini realisasi raskin baru mencapai 84,87 persen. Sedangkan 15,13 persen masih belum terdistribusi. Kuota setiap bulan raskin yang harus direalisasikan setiap sebanyak 1.745.670 ton.
”Kami harap semua elemen melakukan pengawasan, karena samakin banyak dilakukan pengawasan, program itu akan semakin bagus,” tegasnya.
Aktivis Sosial Syaiful Anang mengatakan, jika itu benar, dirinya mengaku sangat kecewa. Bahkan Gudang Bulog dinilai telah melanggar UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Menurutnya, di era saat ini tidak ada lagi yang perlu dirahasiakan terkecuali yang sudah ditentukan dalam undang-udang tersebut.
”Sekarang harus serba transparan, karena sudah ada UU yang mengatur,” tegasnya. (*)
Pewarta : Ahmadi
Hal itu dikatakan oleh Asisten II Setkab Sumenep, Hery Koentjoro. Menurutnya, pelayanan di Gudang Bulog Sumenep perlu dievaluasi. Selama ini, pelayanan di Gudang Bulog Sumenep terkesan tertutup. Utamanya terkait adminitrasi tentang bantuan beras untuk warga miskin (raskin)
”Kalau bisa cari cara bagaimana bisa masuk ke Bulog. Saya pun juga sulit masuk di bulog ini," keluhnya kepada waratawan.
Menurutnya, untuk masuk di Gudang Bulog perlu adanya ketelatenan. Pihaknya, terkadang untuk meperoleh data harus menunggu hingga berhari-hari. Padahal menurutnya, di Gudang bulog saat ini sudah ada tiga orang dari unsur PNS yang ditugaskan, salah satunya Kepala Gudang, dan Korlap Raskin.
”Kami tak tahu apa alasannya. Yang jelas saat kami minta sesuatu tidak lagsung dikasi, masih dijanjikan besok, dan besok,” tegasnya.
Lebih lanjut mantan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep itu, mengatakan, hingga saat ini realisasi raskin baru mencapai 84,87 persen. Sedangkan 15,13 persen masih belum terdistribusi. Kuota setiap bulan raskin yang harus direalisasikan setiap sebanyak 1.745.670 ton.
”Kami harap semua elemen melakukan pengawasan, karena samakin banyak dilakukan pengawasan, program itu akan semakin bagus,” tegasnya.
Aktivis Sosial Syaiful Anang mengatakan, jika itu benar, dirinya mengaku sangat kecewa. Bahkan Gudang Bulog dinilai telah melanggar UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Menurutnya, di era saat ini tidak ada lagi yang perlu dirahasiakan terkecuali yang sudah ditentukan dalam undang-udang tersebut.
”Sekarang harus serba transparan, karena sudah ada UU yang mengatur,” tegasnya. (*)
Pewarta : Ahmadi
KOMENTAR