Foto : Kepala DPMD Sumenep. Ach. Masuni
BERITAFAJAR.CO - Hingga memasuki semister ke dua tahun 2018 sabanyak 61 dari 230 desa di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur belum menyetorkan belum menyetorkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) 2018. Secara otomatis dana desa dan alokasi dana desa (DD/ADD) tahap satu tidak bisa dicairkan.
61 Kecamatan itu tersebar di 6 Kecamatan, diantaranya 10 Desa di Kecamatan Gayam Pulau Sapudi, 12 Desa di Kecamatan Arjasa, 1 Desa di Kecamatan Kota, 5 Desa di Kecamatan Manding, 1 Desa di Kecamatan Bluto, dan 7 Desa di Kecamatan Guluk-guluk.
"Hingga kini baru 269 desa dari 330 desa sudah menyetorkan APBDes. Saat ini anggaran DD dan ADD tahap satu sudah cair," kata Kepala Dinas Pemberdayaan dan Desa (DPMD) Sumenep, Ach Masuni.
Anggaran DD dan ADD tahap pertama cair sebesar 20 persen dari total anggaran setiap desa.
Salah satu kendala belum selesainya APBDes itu dikarenakan desa belum mengaktifkan sistem keuangan desa (Siskeudes).
"Masih banyak desa yang kurang paham penggunaan Siskeudes, SDM, ini yang membuat proses pelaporan menjadi lama sehingga terganggu dalam proses penyelesaiaan administrasi," ungkap Masuni.
Anggaran DD tahap pertama 2018 sebesar Rp.55,6 Miliar, dan ADD sebesar Rp. 24,7 Milyar. (di/ibn).
61 Kecamatan itu tersebar di 6 Kecamatan, diantaranya 10 Desa di Kecamatan Gayam Pulau Sapudi, 12 Desa di Kecamatan Arjasa, 1 Desa di Kecamatan Kota, 5 Desa di Kecamatan Manding, 1 Desa di Kecamatan Bluto, dan 7 Desa di Kecamatan Guluk-guluk.
"Hingga kini baru 269 desa dari 330 desa sudah menyetorkan APBDes. Saat ini anggaran DD dan ADD tahap satu sudah cair," kata Kepala Dinas Pemberdayaan dan Desa (DPMD) Sumenep, Ach Masuni.
Anggaran DD dan ADD tahap pertama cair sebesar 20 persen dari total anggaran setiap desa.
Salah satu kendala belum selesainya APBDes itu dikarenakan desa belum mengaktifkan sistem keuangan desa (Siskeudes).
"Masih banyak desa yang kurang paham penggunaan Siskeudes, SDM, ini yang membuat proses pelaporan menjadi lama sehingga terganggu dalam proses penyelesaiaan administrasi," ungkap Masuni.
Anggaran DD tahap pertama 2018 sebesar Rp.55,6 Miliar, dan ADD sebesar Rp. 24,7 Milyar. (di/ibn).

KOMENTAR