Foto: wakil ketua dprd Sumenep
Wakil Ketua DPRD Sumenep. Ahmad Salim mengatakan keberadaan infrastruktur di kepulauan butuh perhatian serius dari pemerintah setempat, karena infrastruktur menjadi masalah utama diwilayah kepulauan, sehingga pemerintah harus memproitaskan pembangunan infrasteuktur di kepulauan.
"Keberadaan pembangunan infrastruktur di kepulauan ini seharusnya menjadi program proitas terhadap pemerintah, karena kondisi infrastruktur dikepulauan sangat memprihatinkan" ujarnya. (14/5/2018).
Lebih lanjut, Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan, apabila pembangunan infrastruktur dikepulauan postur anggaran dari APBD Sumenep, DPRD siap mendorong rencana tersebut.
"Imfrastruktur di kepulauan menjadi kebutuhan yang sangat mendesak, Tidak hanya infrastruktur jalan, tapi ada banyak fasilitas lain di kepulauan yang butuh perhatian, seperti kelistrikan, dermaga dan lainnya. Tentunya, pembangunan kepulauan dari segala lini butuh anggaran besar dan butuh waktu" jelas, Ahmad Salim.
Sementara, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep Yayak Nurwahyudi, menjelaskan, Anggaran APBD tidak akan cukup untuk menyelesaikan pembangunan di kepulauan. Jika semua kerusakan jalan dan infrastruktur lainnya dikerjakan sekaligus.
"Solusinya adalah anggaran lain yang bisa menutupi kekurangan itu. Saat ini Pemkab sedang mengupayakan sumber di luar DAU yang masuk ke Sumenep sebagai dana percepatan infrastruktur di Kepulauan. Dana dari pusat yang diusahakan supaya turun ke Sumenep sebagai dana percepatan kepulauan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) afirmasi". paparnya.
Untuk diketahui, Pemkab Sumenep menganggar- kan infrastruktur kepulauan tahun 2018 dan 2019 lebih besar diban- dingkan daratan. Porsi anggaran infrastruktur kepulauan dari APBD sebesar 60 persen dan di daratan 40 persen atau, Rp52 miliar untuk kepulauan dan Rp20 miliar untuk infrastruktur di daratan. (di/ibn).
KOMENTAR