BERITAFAJAR.co - Demi mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menilai banyak orang k...
BERITAFAJAR.co - Demi mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menilai banyak orang kaya mengaku miskin. Itu sesuai dengan hasil kroscek Dinkes ke daerah mendapatkan pelayanan gratis 2016.
Kepala Dinkes Sumenep, dr A Fatoni mengatakan, setelah melakukan kroscek ke bawah, banyak pemohon Surat Pernyataan Miskin (SPM) dari kalangan menengah keatas. Padahal SPM dicanangkan untuk masyarakat kurang mampu.
“Akibatnya banyak masyarakat tidak mampu, tidak menikmati program itu. karena masih banyak orang kaya tapi ngaku miskin,”kata dia Kamis (25/11/2016).
Menurutnya, SPM harus dikeluarkan sesuai dengan keadaan yang mengajukan, dalam hal ini kepal Desa yang dapat mengetahui kondisi pengajuan surat tersebut. Harusnya jika yang mengajukan orang mampu, surat itu tidak dikeluarkan.
Untuk itu ia berjanji tahun 2017 ini, akan melakukan penataan dan pendataan kembali masyarakat miskin, dengan bekerja sama dengan Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep. Tujuannya, agar program SPM ini benar-benar tepat sasaran dan bisa dinikmati oleh pasien yang kurang mampu.
“Pengecekan kami di lapangan pengaju Permohonan SPM, banyak dari keluarga mampu, punya kendaraan sendiri, bahkan rumahnya bagus,”tuturnya
Dia berharap masyarakat sadar, jika mempunyai kemapuan finansial, tidak mengajukan SPM, mengingat Surat Pernyataan Miskin hanya diperuntuhkan untuk warga miskin.
Imbas dari banyaknya masyarakat mampu mengaku miskin, Dinkes tahun 2015 menunggak pembayaran SPM sebesar Rp 50 milliar, sehingga kekurangan dari pembayaran itu terpaksa diambilkan dari anggaran SPM tahun 2016 sebesar Rp 11 milliar. Akibatnya, anggaran untuk SPM tahun 2016 tinggal 9 milliar saja dari Rp 20 milliar. (*)
Pewarta : Ahmadi
Editor : Ibnu Toha
Kepala Dinkes Sumenep, dr A Fatoni mengatakan, setelah melakukan kroscek ke bawah, banyak pemohon Surat Pernyataan Miskin (SPM) dari kalangan menengah keatas. Padahal SPM dicanangkan untuk masyarakat kurang mampu.
“Akibatnya banyak masyarakat tidak mampu, tidak menikmati program itu. karena masih banyak orang kaya tapi ngaku miskin,”kata dia Kamis (25/11/2016).
Menurutnya, SPM harus dikeluarkan sesuai dengan keadaan yang mengajukan, dalam hal ini kepal Desa yang dapat mengetahui kondisi pengajuan surat tersebut. Harusnya jika yang mengajukan orang mampu, surat itu tidak dikeluarkan.
Untuk itu ia berjanji tahun 2017 ini, akan melakukan penataan dan pendataan kembali masyarakat miskin, dengan bekerja sama dengan Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep. Tujuannya, agar program SPM ini benar-benar tepat sasaran dan bisa dinikmati oleh pasien yang kurang mampu.
“Pengecekan kami di lapangan pengaju Permohonan SPM, banyak dari keluarga mampu, punya kendaraan sendiri, bahkan rumahnya bagus,”tuturnya
Dia berharap masyarakat sadar, jika mempunyai kemapuan finansial, tidak mengajukan SPM, mengingat Surat Pernyataan Miskin hanya diperuntuhkan untuk warga miskin.
Imbas dari banyaknya masyarakat mampu mengaku miskin, Dinkes tahun 2015 menunggak pembayaran SPM sebesar Rp 50 milliar, sehingga kekurangan dari pembayaran itu terpaksa diambilkan dari anggaran SPM tahun 2016 sebesar Rp 11 milliar. Akibatnya, anggaran untuk SPM tahun 2016 tinggal 9 milliar saja dari Rp 20 milliar. (*)
Pewarta : Ahmadi
Editor : Ibnu Toha
KOMENTAR