BERITAFAJAR.co - Ditengah hangatnya isue pembentukan provinsi Madura setelah berkumpulnya empat bupati dan pimpinan DPR Se madura, kini isu...
BERITAFAJAR.co - Ditengah hangatnya isue pembentukan provinsi Madura setelah berkumpulnya empat bupati dan pimpinan DPR Se madura, kini isue tersebut kembali meredup akibat beberapa pihak yang tidak mau Madura jadi provinsi.
Salah satunya yang terindikasi tidak suka dengan wacana pembentukan Madura provinsi adalah para investor migas yang bermain di wilayah madura.
Hasil investigasi dan beberapa kajian yang di lakukan Gerakan Pemuda Perubahan (GPP) Madura adalah adanya beberapa indikasi ketidaksukaan para investor migas semisal Madura jadi provinsi.
Pertama adalah tentang administrasi yang harus berubah dari Provinsi Jawa Timur menjadi Provinsi Madura.
"Kita kan tahu bersama, bagaimana jelimetnya urusan administrasi di indonesia, apalagi semisal nanti harus merubah administrasi bagi investor migas yang ada di Madura" ujar Rasyid Ketua Bidang Kajian kebijakan Publik GPPMadura.
Kedua adalah adanya keinginan publik jika nanti Madura jadi provinsi maka perusahaan-perusahaan migas yang beroperasi di Madura maka harus berkantor di Madura.
"Kalau sekarang kan di Surabaya sebagai sentral pemerintahan provinsi, maka nanti ya harus berkantor di Madura dong" tambahnya.
Dan yang ketiga adalah masih minimnya infrastruktur di Madura yang mendukung terhadap operasi eksploitasi dan eksplorasi migas. Dan ini menjadi keengganan para investor.
Keempat soal stigma budaya masyarakat madura yang keras ,sehingga memberi efek tersendiri bagi para investor terhadap keberlangsungan perusahaannya.
"Kalau soal yang keempat ini, kenapa masyarakat menolak migas ya karena memang sampai saat masih tidak ada perusahaan migas yang benar-benar mampu memberi lapangan kerja bagi masyarakat sekitar operasi, sehingga sangat masuk akal jika terjadi penolakan" tegas Rasyid kepada awak media.
Dari benerapa hal di atas, ada kemungkinan besar dan terindikasi para investor migas tidak suka dengan keinginan masyarakat Madura untuk jadi provinsi.
"Namun kita akan tetap memperjuangkan keinginan kami agar madura jadi provinsi" pungkasnya. (*)
Pewarta : Suryadi
Editor : Ibnu Toha
Salah satunya yang terindikasi tidak suka dengan wacana pembentukan Madura provinsi adalah para investor migas yang bermain di wilayah madura.
Hasil investigasi dan beberapa kajian yang di lakukan Gerakan Pemuda Perubahan (GPP) Madura adalah adanya beberapa indikasi ketidaksukaan para investor migas semisal Madura jadi provinsi.
Pertama adalah tentang administrasi yang harus berubah dari Provinsi Jawa Timur menjadi Provinsi Madura.
"Kita kan tahu bersama, bagaimana jelimetnya urusan administrasi di indonesia, apalagi semisal nanti harus merubah administrasi bagi investor migas yang ada di Madura" ujar Rasyid Ketua Bidang Kajian kebijakan Publik GPPMadura.
Kedua adalah adanya keinginan publik jika nanti Madura jadi provinsi maka perusahaan-perusahaan migas yang beroperasi di Madura maka harus berkantor di Madura.
"Kalau sekarang kan di Surabaya sebagai sentral pemerintahan provinsi, maka nanti ya harus berkantor di Madura dong" tambahnya.
Dan yang ketiga adalah masih minimnya infrastruktur di Madura yang mendukung terhadap operasi eksploitasi dan eksplorasi migas. Dan ini menjadi keengganan para investor.
Keempat soal stigma budaya masyarakat madura yang keras ,sehingga memberi efek tersendiri bagi para investor terhadap keberlangsungan perusahaannya.
"Kalau soal yang keempat ini, kenapa masyarakat menolak migas ya karena memang sampai saat masih tidak ada perusahaan migas yang benar-benar mampu memberi lapangan kerja bagi masyarakat sekitar operasi, sehingga sangat masuk akal jika terjadi penolakan" tegas Rasyid kepada awak media.
Dari benerapa hal di atas, ada kemungkinan besar dan terindikasi para investor migas tidak suka dengan keinginan masyarakat Madura untuk jadi provinsi.
"Namun kita akan tetap memperjuangkan keinginan kami agar madura jadi provinsi" pungkasnya. (*)
Pewarta : Suryadi
Editor : Ibnu Toha
KOMENTAR