BERITAFAJAR.CO - Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Chrisman Damanik, mendukung terkait Pemberhentian menteri ESDM...
BERITAFAJAR.CO - Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Chrisman Damanik, mendukung terkait Pemberhentian menteri ESDM Archandra yang memiliki kewarganegaraan ganda dan sekaligus menyayangkan terjadinya hal ini.
Menurut Chrisman, Negara ini mudah sekali diobok-obok oleh campur tangan asing. Keberadaan Arcandra ini, sudah sangat mengancam kedaulatan Negara Republik Indonesia. Selanjutnya yang perlu kita lihat bersama adalah tentang kebijakan yang dibuat oleh Archandra selama menjadi menteri.
“Kami mencurigai bahwa bahwa Arcandra merupakan kepanjangan tangan asing dan bertindak untuk merubah kebijakan Negara Indonesia untuk menguntungkan Negara lain,” tutur Chrisman.
GMNI mendesak agar seluruh kebijakan yang telah dibuat oleh Archandra selama menjabat menjadi Menteri ESDM 20 hari agar segera dicabut, salah satunya tentang persetujuan memperpanjang eksport konsentrat kepada PT Freeport Indonesia hingga 11 Januari 2017.
”Kebijakan yang dibuat Arcandra mencerminkan bahwa dia tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, Kebijakan ini telah menciderai cita-cita Kedaulatan Negara kita telah dilecehkan tentang hadirnya kebijakan menteri berwarga Negara asing ini, ini sangat merusak cita-cita bangsa untuk mewujudkan TRISAKTI Bung Karno yakni Berdaulat di bidang politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi dan Berkepribadian di bidang budaya” tegasnya.
Dalam kebijakan itu, Freeport memperoleh kuota ekspor konsentrat sebanyak 1,4 juta ton. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu juga masih dikenakan bea keluar 5 persen dari nilai volume konsentrat yang diekspor.
”Oleh karenanya sudah sepatutnya seluruh kebijakan-kebijakan Archandra selama menjabat agar segera dicabut,” pungkasnya. (*)
Pewarta : Addarori
Sumber : gmni.or.id
Menurut Chrisman, Negara ini mudah sekali diobok-obok oleh campur tangan asing. Keberadaan Arcandra ini, sudah sangat mengancam kedaulatan Negara Republik Indonesia. Selanjutnya yang perlu kita lihat bersama adalah tentang kebijakan yang dibuat oleh Archandra selama menjadi menteri.
“Kami mencurigai bahwa bahwa Arcandra merupakan kepanjangan tangan asing dan bertindak untuk merubah kebijakan Negara Indonesia untuk menguntungkan Negara lain,” tutur Chrisman.
GMNI mendesak agar seluruh kebijakan yang telah dibuat oleh Archandra selama menjabat menjadi Menteri ESDM 20 hari agar segera dicabut, salah satunya tentang persetujuan memperpanjang eksport konsentrat kepada PT Freeport Indonesia hingga 11 Januari 2017.
”Kebijakan yang dibuat Arcandra mencerminkan bahwa dia tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, Kebijakan ini telah menciderai cita-cita Kedaulatan Negara kita telah dilecehkan tentang hadirnya kebijakan menteri berwarga Negara asing ini, ini sangat merusak cita-cita bangsa untuk mewujudkan TRISAKTI Bung Karno yakni Berdaulat di bidang politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi dan Berkepribadian di bidang budaya” tegasnya.
Dalam kebijakan itu, Freeport memperoleh kuota ekspor konsentrat sebanyak 1,4 juta ton. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu juga masih dikenakan bea keluar 5 persen dari nilai volume konsentrat yang diekspor.
”Oleh karenanya sudah sepatutnya seluruh kebijakan-kebijakan Archandra selama menjabat agar segera dicabut,” pungkasnya. (*)
Pewarta : Addarori
Sumber : gmni.or.id
KOMENTAR