Kemendes Segera Copot Pendamping Desa Rangkap PPK

Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi (ist)

BERITAFAJAR.CO - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada pendamping Desa (PD) maupun pendamping lokal desa (PLD) yang diketahui rangkap jabatan (dobel job) sebagai penyelenggara maupun pengawasa Pemilihan Umum (Pemilu).

"Tidak boleh dobel job, itu menyalahi aturan," kata Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi saat dihubungi melalui sambungan telepon pribadinya, Kamis, (9/11/2017).

Secara aturan, kata Anwar, seorang pendamping tidak diperbolehkan rangkap jabatan. Sebab, akan mempengaruhi terhadap profesionalisme kinerja diantara salah satunya. Karena selama satu hari hanya waktu hanya 24 jam.

Terkait sanksi tegas yang akan diberikan Kemendes PDTT terhadap pendamping yang dobel job, berupa pencopotan. lanjut Anwar diberikan apabila pendamping tidak mengindahkan teguran yang dikeluarkan oleh Kemendes PDTT, baik secara lisan maupun tertulis.

"Sanksi tegas bisa dicopot. Jadi, kami tegaskan harus memilih, kalau seandainya tetep kita akan copot," tegasnya.

Tindakan tegas itu diambil karena sesuai aturan satu orang tidak diperbolehkan menerima gaji dobel yang bersember dari keuangan negara.

"Kalau pendamping merangkap sebagai guru ngaji, petani, pedagang tidak masalah. Namun, jika merangkap sebagai PPK itu yang tidak boleh, kami pasti tegas," tegasnya lagi.

Sebelumnya diberitakan, salah satu PLD di Kabupaten Sumenep dinyatakan lulus sebagai Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat Kecamatan dan Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. (di/ibn)