BERITAFAJAR.co - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mempertanyakan Komitmen Kepolisian Resort (Polres) Sumenep, Madura, Jawa Timur dalam m...
BERITAFAJAR.co - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mempertanyakan Komitmen Kepolisian Resort (Polres) Sumenep, Madura, Jawa Timur dalam menuntaskan sejumlah tindak pidana korupsi (tipikor). Sebab, selama tahun 2016 tidak satupun kasus tipikor berhasil dituntaskan, bahkan penganannya terkesan jalan ditempat.
Pengamat hukum asal Kabupaten Sumenep, Syafrawi, mengatakan, semangat untuk memutus mata rantai korupsi di internal Kepolisian Polres Sumenep, nampaknya semakin kendor. Terbukti, hingga menjelang akhir tahun belum satupun kasus tipikor yang berhasil.
"Tahun lalau hanya satu perkara tipikor yang berhasil diungkap hingga kepersidangan, tahun ini belum ada," katanya, kata Syafrawi, Sabtu, (5/11/2016).
Berdasarkan cacatannya, beberpa kasus korupsi yang telah masuk di meja penyidik Mapolres Sumenep, salah satunya kasus dugaan penyimpanhan renovasi pasar Pragaan senilai Rp2,5 miliar yang dilaporkan pada tahun 2014.
Selaim itu, dugaan tindak pidana korupsi pembangunan kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Kantor BPMP - KB senilai Rp4,5 miliar tahun 2014, Pungutan liar di SMAN1kalianget dan Pungutan liar di SMAN Batuan.
Selaian itu, dugaan penyimpangan realisasi bantuan dana desa (DD) di dua desa, yakni Desa Kaduara Timur, Kecamatan Pragaan, Desa Batu Ampar, Kecamatan Guluk-Guluk, dan dugaan penyimpangan pendistribusian bantuan beras bagi warga miskin (raskin) ke kepulauan, yang saat ini krop baju cokelat itu telah menetapkan dua tersangka.
"Bukannya kami sok tahu, amatan kami penegakan hukum di mapolres terkesan hanya berani kasus kelas teri," jelas mantan Aktivis HMI Malang itu.
Menurutnya, semangat pemberantasan tipikor di Mapolres Sumenep tidak seberingas penanganan kasus di Kejaksaan Negeri (Kejari). Saat ini Kejari telah menetapkan tersangka sebanyak delapan kasus korupsi. Salah satunya tiga kasus penyimpangan kasus raskin.
Kedepan pihaknya berharap peralihan jabatan bisa lebih sinergi mengungkap kasus korupsi kedepan. Sehingga bisa membuat pelaku koruptor jera.
"Harapan terbesar masyarakat seperti itu," tegas pria yang saat ini sebagai direktur Yayasan LBH Keadilan itu.
Kasat Reskrim Polres Sumenep, AKP Moh Nur Amin, membenarkan selama tahun 2016 belum ada satupun kasus korupsi yang berhasil dituntaskan. Khusus untuk kasus renovasi pasar tradisonal Pragaan, saat ini masih dalam tahap penyidikan.
Dinaikkannya status perkara itu setelah dilakukan audit investigasi oleh Universitas Bhayangkara. Hasilnya, tim penyidik menemukan ketidak sesuaian dalam pekerjaan itu sehingga berpotensi terjadinya kerugian negara.
Namun, sampai saat ini kerugian negara akinat pekerjaan itu masih dilakukan penghitungan oleh badan pemeriksa keuangan (BPKP).
"Belum ada kasus korupsi yang selesai, memang kamai ditarget selama satu tahun dua kasus korupsi. Tapi belum ada," katanya.
Menurutnya, dirinya selalu berhati-hati dalam memproses kasus yang masuk di meja polres, termasuk kasus tipikor. Karena apabila salah langkah, bisa fatal yang mengakibatkan proses hukum itu semakin berkepanjangan.
"Kami selalu hati-hati, karena kalau salah langkah bisa kami di praperadilkan nanti," tegasnya. (*)
Pewarta : Ahmadi
Editor : Ibnu Toha
Pengamat hukum asal Kabupaten Sumenep, Syafrawi, mengatakan, semangat untuk memutus mata rantai korupsi di internal Kepolisian Polres Sumenep, nampaknya semakin kendor. Terbukti, hingga menjelang akhir tahun belum satupun kasus tipikor yang berhasil.
"Tahun lalau hanya satu perkara tipikor yang berhasil diungkap hingga kepersidangan, tahun ini belum ada," katanya, kata Syafrawi, Sabtu, (5/11/2016).
Berdasarkan cacatannya, beberpa kasus korupsi yang telah masuk di meja penyidik Mapolres Sumenep, salah satunya kasus dugaan penyimpanhan renovasi pasar Pragaan senilai Rp2,5 miliar yang dilaporkan pada tahun 2014.
Selaim itu, dugaan tindak pidana korupsi pembangunan kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Kantor BPMP - KB senilai Rp4,5 miliar tahun 2014, Pungutan liar di SMAN1kalianget dan Pungutan liar di SMAN Batuan.
Selaian itu, dugaan penyimpangan realisasi bantuan dana desa (DD) di dua desa, yakni Desa Kaduara Timur, Kecamatan Pragaan, Desa Batu Ampar, Kecamatan Guluk-Guluk, dan dugaan penyimpangan pendistribusian bantuan beras bagi warga miskin (raskin) ke kepulauan, yang saat ini krop baju cokelat itu telah menetapkan dua tersangka.
"Bukannya kami sok tahu, amatan kami penegakan hukum di mapolres terkesan hanya berani kasus kelas teri," jelas mantan Aktivis HMI Malang itu.
Menurutnya, semangat pemberantasan tipikor di Mapolres Sumenep tidak seberingas penanganan kasus di Kejaksaan Negeri (Kejari). Saat ini Kejari telah menetapkan tersangka sebanyak delapan kasus korupsi. Salah satunya tiga kasus penyimpangan kasus raskin.
Kedepan pihaknya berharap peralihan jabatan bisa lebih sinergi mengungkap kasus korupsi kedepan. Sehingga bisa membuat pelaku koruptor jera.
"Harapan terbesar masyarakat seperti itu," tegas pria yang saat ini sebagai direktur Yayasan LBH Keadilan itu.
Kasat Reskrim Polres Sumenep, AKP Moh Nur Amin, membenarkan selama tahun 2016 belum ada satupun kasus korupsi yang berhasil dituntaskan. Khusus untuk kasus renovasi pasar tradisonal Pragaan, saat ini masih dalam tahap penyidikan.
Dinaikkannya status perkara itu setelah dilakukan audit investigasi oleh Universitas Bhayangkara. Hasilnya, tim penyidik menemukan ketidak sesuaian dalam pekerjaan itu sehingga berpotensi terjadinya kerugian negara.
Namun, sampai saat ini kerugian negara akinat pekerjaan itu masih dilakukan penghitungan oleh badan pemeriksa keuangan (BPKP).
"Belum ada kasus korupsi yang selesai, memang kamai ditarget selama satu tahun dua kasus korupsi. Tapi belum ada," katanya.
Menurutnya, dirinya selalu berhati-hati dalam memproses kasus yang masuk di meja polres, termasuk kasus tipikor. Karena apabila salah langkah, bisa fatal yang mengakibatkan proses hukum itu semakin berkepanjangan.
"Kami selalu hati-hati, karena kalau salah langkah bisa kami di praperadilkan nanti," tegasnya. (*)
Pewarta : Ahmadi
Editor : Ibnu Toha
KOMENTAR