BERITAFAJAR.CO - Bantuan beras untuk warga miskin Desa/Kecamatan Guluk-Guluk, Sumenep, Madura, Jawa Timur terin di kasi ada penyeleweng...
BERITAFAJAR.CO - Bantuan beras untuk warga miskin Desa/Kecamatan
Guluk-Guluk, Sumenep, Madura, Jawa Timur terindikasi ada
penyelewengan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Pasalnya bantuan yang dari Dinas Sosial Provinsi Jawa
Timur itu, saat ini sudah dipindahkan dari
titik pendistribusian akhir.
Awalnya, bantuan beras sebanyak 908 sak dengan
takaran 5 kg per saknya itu diurunkan di Balai Desa, namun saat ini telah
dialihkan ke rumah warga desa setempat.
"Bantuan tersebut baru tiba di Balai Desa Senin, 10
Oktober sekitar Pukul 08.30 Wib, setelah diturunkan diangkut lagi. Katanya ditaruh di rumah warga," kata pagiat
anti korupsi, Zainorrozi, Senin, (10/10/2017).
Bantuan itu diperuntukan warga kurang mampu. Setiap
penerima dibebankan untuk menebus beras itu Rp16 ribu persak atau Rp1.600 per kg.
"Tidak ada alasan bagi aparat desa untuk mengalihkan
bantuan ke rumah warga. Ini patut dicurigai adanya rencana penyelewengan secara
masif," ungkap aktivis LAPDAP itu.
Apalagi, kata Rozi, dugaan
tersebut diperkuat adanya indikasi bantuan itu tanpa pengetahuan semua
perangkat desa. "Informasi dibawah seperti itu, mestinya bantuan itu
diletakan di Balai Desa dan langsung didistribusikan. Karena saat dipindah
lokasi keamanan tidak terjamin, apalagi ke rumah warga," tegasnya.
Salah satu aparatur Desa/Kecamatan Guluk-Guluk H. Afif
membenarkan jika dirinya tidak dilibatkan dalam penerimaan bantuan tersebut.
"Saya tidak dilibatkan. Saya hanya tahu saat pendiatribusian saja,"
akunya.
Sementara itu, Camat Guluk-Guluk Sutrisno mengakui adanya
pengalihan lokasi tersebut. "Benar, saat ini berada di Dusun
Kadibas," katanya.
Pemindahan lokasi itu demi keamanan. Karena bantuan
tersebut baru akan didistribusikan besok hari, Rabu, 11 Oktober. Bantuan
tersebut diperuntukan kepada 908 penerima. Saat ini petugas sedang memberikan
kupon kepada calon penerima.
"Itu memang hak desa, tadi sudah turun petugas dari
Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, TKSK (tim koordinasi sosial kecamatan), dan
juga PLD (pendamping lokal desa). Soal keamanan sudah ada jaminan dari Kepala
Desa," tandasnya. (di/ibn)

KOMENTAR