Salah satu jalan di Desa Montorna yang belum mendapatkan perbaikan sama sekali. (foto warga for beritafajar)
Salah satu engurus Gashindo, Holidi mengatakan, kondisi di Montorna memang sangat
menyedihkan. Makanya, pihaknya meminta kepada BPK RI perwakilan Jawa Timur,
untuk melakukan audit terkait dengan pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD-ADD) di
Desa Montorna.
”Kami melihat terdapat banyak
kejanggalan dalam realisasi DD dan ADD-nya,” terang Pengurus Gashindo, Holidi
kepada wartawan, Senin, (17/7/2017).
Diakuinya, semestinya dengan DD-ADD terdapa banyak perubahan dan lebih
maju terhadap
pembangunan desa. Namun
hingga saat ini, terbukti beberapa infrastruktur
jalan Didesa Montorna belum diperbaiki.
"Dengan
uang miliaran rupiah yang dikucurkan oleh pemerintah kepada Desa, seharusnya sudah banyak perubahan. Lebih maju dan
tidak stagnan. Namun kondisi tersebut belum mengalami
perubahan, ini terkesan ada kejanggalan" ujarnya.
Terakit kondisi demikian, pihaknya akan segera
mengirim surat ke BPK RI perwakilan Jatim agar dilakukan audit.
"BPK
RI jatim saat ini memang sedang konsen dalam pengawasan dan audit DD dan ADD,
jadi dalam waktu dekat kami akan segera mengirim surat" pungkasnya.
Sementara itu, Inspektur
Inspektorat Sumenep, R Moh Idris mengatakan, setiap tahun pada setiap kecamatan
tetap dilakukan audit terhadap DD dan ADD. Kegiatan yang bersifat rutin
tersebut dilakukan pada setiap kecamatan.
”Setiap kecamatan pasti ada
audit dari Inspektorat. Sedangkan desa diambil sampelnya. Untuk Pasongsongan,
kami belum tahu apa Montorna sebagai sampel, datanya ada di kantor,” ujar
Inspetur Inspektorat Sumenep, Moh Idris, kepada wartawan melalui sambulang
telepon selulernya. (di/ibn)
KOMENTAR